Kiki Verico* Tahun depan, Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan ciri utama naiknya investasi jangka panjang, jaringan produksi, dan harmonisasi sektor jasa di tingkat kawasan. Sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan berada dalam periode bonus demografi dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Periode lima-sepuluh tahun ke depan berpotensi menjadi periode emas bagi pembangunan...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum Rancangan Undang-undang Pertanahan disahkan, DPR perlu mencari masukan dari berbagai pihak karena masih ditemukan kelemahan, terutama terkait pembatasan lahan perumahan maksimal 200 hektar.Read More

Housing-Estate.com, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertanahan yang segera akan disahkan menjadi undang-undang masih memerlukan kajian mendalam. Ketentuan tentang pembatasan lahan tidak bisa diseragamkan karena kebutuhan setiap kawasan dan daerah berbeda-beda. “Kajian itu terutama pasal mengenai pembatasan lahan seluas 200 ha, ini belum mengakomodasi kondisi daerah yang sangat heterogen,” ujar Nuzul Achjair, Peneliti senior...Read More

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menilai keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembatasan lahan akan menghambat pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia. http://m.liputan6.com/bisnis/read/2110274/ruu-pembatasan-lahan-hambat-orang-punya-rumahRead More

Sorry, this entry is only available in English.Read More

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menilai, DPR terlalu cepat menetapkan Racangan Undang-Undang (RUU) pembatasan pengusahaan lahan 200 hektare (ha) untuk perumahan. http://m.liputan6.com/bisnis/read/2110365/pemerintah-diminta-tunda-ruu-pembatasan-pengusahaan-lahanRead More

Merdeka.com – Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencabut dan menghilangkan pembatasan pengusahaan lahan 200 hektare untuk pemukiman di RUU Pertanahan. “Kami setuju harus dibatasi. Tapi tidak dicantumkan angkanya di UU. Nanti diatur dalam peraturan turunan,” kata Ketua Tim Peneliti LPEM UI Nuzul Achjar di UI Salemba,...Read More