Industri manufaktur Indonesia memiliki potensi untuk berperan sebagai leading sector penguatan perekonomian, karena berkaitan dengan sektor lain, dan bernilai tambah signifikan. Studi ini bertujuan (1) Melakukan analisis data historis; serta (2) Melakukan proyeksi atas indikator industrial terpilih. Objek kajian meliputi sub-sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), alas kaki, serta furnitur, dalam periode pengamatan 1990...Read More

Ketidaksabilan sistem perbankan memiliki dampak yang besar, baik secara mikro maupun makro dan memakan biaya penyelamatan yang tinggi. Berdasarkan pengalaman terdahulu, krisis keuangan akan mengarah pada krisis selanjutnya yang akhirnya justru melemahkan perekonomian suatu negara secara keseluruhan bahkan meluas kepada ekonomi negara lain, seperti apa yang terjadi pada krisis keuangan Asia tahun 1997/1998 dan krisis...Read More

The Policy Brief is based on the TIFO 25th Anniversary Symposium in ASEAN with the title “FDI for the Future: Human Capital, Innovation, and Competitiveness”, held on Monday, November 24, 2014 initiated by LPEM FEUI in partnership with Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo. A key message from the seminar was foreign...Read More

Kiki Verico* Tahun depan, Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan ciri utama naiknya investasi jangka panjang, jaringan produksi, dan harmonisasi sektor jasa di tingkat kawasan. Sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan berada dalam periode bonus demografi dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Periode lima-sepuluh tahun ke depan berpotensi menjadi periode emas bagi pembangunan...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum Rancangan Undang-undang Pertanahan disahkan, DPR perlu mencari masukan dari berbagai pihak karena masih ditemukan kelemahan, terutama terkait pembatasan lahan perumahan maksimal 200 hektar.Read More

Housing-Estate.com, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertanahan yang segera akan disahkan menjadi undang-undang masih memerlukan kajian mendalam. Ketentuan tentang pembatasan lahan tidak bisa diseragamkan karena kebutuhan setiap kawasan dan daerah berbeda-beda. “Kajian itu terutama pasal mengenai pembatasan lahan seluas 200 ha, ini belum mengakomodasi kondisi daerah yang sangat heterogen,” ujar Nuzul Achjair, Peneliti senior...Read More

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menilai keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembatasan lahan akan menghambat pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia. http://m.liputan6.com/bisnis/read/2110274/ruu-pembatasan-lahan-hambat-orang-punya-rumahRead More