Kajian Bidang Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan

Kepala Kajian Bidang Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan

Khoirunurrofik, S.Si, M.A.,MPM, Ph.D.

Kelompok kajian ini memfokuskan kepada penelitian dan konsultasi mengenai kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah) serta perencanaan pembangunan. Selain itu, kelompok ini berfokus pada isu-isu dalam analisis pendapatan pemerintah, instrumen fiskal untuk industri tertentu (pajak/subsidi),  serta turut memberikan ulasan tentang belanja publik dan transfer antar pemerintah, dan ulasan mengenai perkembangan kebijakan terkini dalam program perpajakan dan belanja di Indonesia.

Kelompok kajian ini memiliki beberapa kegiatan penelitian dan konsultasi yang dibagi kedalam beberapa topik antara lain adalah :

  1. Ekonomi Regional yang secara umum melakukan analisis terhadap perekonomian suatu daerah dalam konteks ekonomi publik. Analisis dilakukan dengan memetakan perkembangan dan potensi perekonomian daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Selain itu, penyusunan strategi dan kebijakan perekonomian yang komprehensif juga menjadi lingkup dari rumpun kajian ini, dimana hasil kajian dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Strategi dan Kebijakan Ekonomi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun penelitian tersebut memberikan  beberapa manfaat antara lain dapat dijadikan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kerangka ekonomi makro daerah dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal daerah secara lebih holistik, mengetahui pilihan dan alternatif Kebijakan Perekonomian daerah dalam jangka Panjang, penetapan indikator makro pembangunan yang realistis beserta langkah rekomendasi yang dapat menjadi acuan dalam kegiatan perencanaan pembangunan, dan melihat dampak suatu kebijakan pada ekonomi suatu daerah.
  2. Perencanaan Daerah dalam penyusunan dokumen (RPJMD, RKPD, Renstra, Indeks Perencanaan Daerah) yang memberikan manfaat Meningkatkan kualitas perencanaan karena terdapat kajian berbasis empiris yang membantu mengidentifikasi kondisi dan potensi daerah secara lebih akuntabel dan akurat, Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan daerah; Membantu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, integrasi perencanaan jangka Panjang, menengah, dan pendek, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;Membantu pemerintah daerah untuk membuat rancangan teknokratik hingga dokumen rancangan rencana pembangunan
  3. Keuangan Daerah. Dalam rangka pembangunan ekonomi daerah, keuangan daerah merupakan aspek yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Sehingga penelitian ini dapat  membantu pemerintah daerah mengetahui strategi yang tepat untuk melakukan penganggaran, membantu pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja kepada program-program yang berkualitas dengan standar harga yang handal. Pada akhirnya, kebijakan pada keuangan daerah ini secara makro diharapkan dapat memberikan impact kepada perekonomian dan pembangunan daerah.
  4. Potensi Pendapatan Daerah. Salah satu aspek penting pelaksanaan kewenangan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi penerimaan daerah terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah guna membiayai pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah tersebut untuk meningkatkan kemampuan keuangan yang berasal dari PAD serta mengurangi ketergantungan pada bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah untuk melihat potensi PAD, terutama pajak dan retribusi daerah, membantu pemerintah daerah dalam menentukan target pajak dan/atau retribusi daerah, merumuskan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menggali potensi yang ada. Memperkuat Local Taxing Power dan memperkuat peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah.
  5. Konsultasi penyusunan peraturan daerah: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Naskah Akademik, Rancangan Peraturan, dsb).Kelompok kajian ini menyediakan konsultasi dalam rangka mengidetifikasi perubahan substansi dari Undang-Undang PDRD menjadi Undang-Undang HKPD, mengestimasi perubahan potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akibat perubahan Undang-Undang HKPD dan menyusun Draft Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan turunannya sesuai ketetuan dalam Undang-Undang HKPD.

Selain melakukan penelitian dan konsultasi, kelompok kajian ini juga melakukan berbagai program pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas SDMnya dalam memahami kerangka kerja ekonomi publik di Indonesia, beberapa pilihan topik pelatihannya antara lain adalah : Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran, Pelatihan Monitoring dan Evaluasi, Pelatihan Analisis Kebijakan Publik, Pelatihan PPD-RPJMD, dan Pelatihan Keuangan Daerah.

Kelompok kajian ini juga merilis Fiscal Decentration Review  setiap bulannya. Publikasi ini membahas mengenai analisis isu-isu terkini mengenai hubungan fiskal pusat daerah, analisis local taxing power, efisiensi belanja daerah, serta isu tentang efektivitas dan efisiensi kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya di sektor-sektor dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur). Selain itu merilis State Budget Analysis setiap kuartal. Publikasi ini membahas mengenai kebijakan APBN, memberikan komentar mengenai kinerja fiskal dan melakukan analisis kedepannya.