Langkah Indonesia bergabung dengan BRICS memberikan peluang sekaligus tantangan ekonomi. Terdapat beberapa potensi manfaat untuk Indonesia bergabung dengan BRICS:
- Peran geopolitik Indonesia akan lebih strategis: Mengurangi ketergantungan terhadap negara Barat dan lembaga internasional yang terafiliasi (IMF, WTO, World Bank, dll); Memperkuat solidaritas Selatan-Selatan, dimana Indonesia dapat lebih aktif dalam menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan reformasi sistem keuangan internasional.
- Potensi Penguatan Ekonomi: BRICS bersifat strategis karena menyumbang 37% GDP dunia (2024), memiliki 46% populasi dunia dan 25% wilayah daratan dunia, perekonomian negara-negara anggotanya terus tumbuh dan naik lebih dari empat kali lipat dari 1990 sampai 2023, menyumbang 24.2% ekspor dunia (2023) dan menyumbang 19.4% impor dunia (2023); Akses ke pendanaan alternatif: BRICS memiliki New Development Bank (NDB) yang dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan.
Akan tetapi, tantangan Indonesia dengan bergabung ke BRICS juga tidak mudah
- BRICS masih belum seefektif G7 atau OECD dalam menghasilkan kebijakan ekonomi riil, apalagi jika dibandingkan dengan blok perdagangan yang telah diikuti Indonesia seperti ASEAN atau RCEP. Di BRICS belum terdapat tarif preferensial, penghapusan hambatan non-tarif dan kerja sama integrasi ekonomi lainnya yang signifikan.
- Indonesia perlu menjaga agar keanggotaan ini tetap dipandang sebagai suatu langkah netral dan bagian dari politik bebas aktif, memastikan dapat menjaga posisi non-blok dan tidak dipandang condong ke blok tertentu.
Dengan demikian, agar BRICS benar-benar dapat menjadi penyeimbang geopolitik dan geookonomi dunia serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, Indonesia perlu:
- Mendorong agar BRICS dapat benar-benar melakukan kerja sama konkrit dalam bidang perdagangan (menjadi blok perdagangan) dan kemudian bertransformasi menjadi blok kerja sama ekonomi yang lebih dalam; Mendorong BRICS untuk membahas pengurangan hambatan tarif dan non-tarif agar Indonesia mendapat akses pasar yang lebih baik dan fair ke negara-negara anggota BRICS lainnya; Mendorong BRICS mengembangkan kerja sama sumber daya manusia (beasiswa dan riset), investasi dan keamanan
- Tetap membuka peluang kerja sama dengan negara-negara Blok Barat, sebagai wujud politik luar negeri yang bebas aktif, sejauh Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan setara.
