2011
Peningkatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Melalui Mobil Murah dan Analisis Dampak Kesejahteraannya : Studi Penurunan Tarif Bea Masuk dan PPnBM
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak-dampak sosial ekonomi yang dapat diperkirakan dengan kebijakan pemerintah dalam menentukan besarnya komponen tarif Bea Masuk dan PPN BM dalam menentukan harga mobil. Penurunan tarif yang masuk dan PPN BM diperkirakan akan mampu menurunkan harga mobil sehingga terjangkau oleh sebagian besar konsumen tersebut terutama dampak kesejahteraannya bagi konsumen, produsen atau industri perakitan mobil, pemerintah serta dampaknya dalam menumbuhkan industri otomotif dalam negeri. Selain itu juga untuk mengetahui siapa yang diuntungkan oleh kebijakan tersebut dan siapa yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan analisis kesejahteraan parsial untuk melihat dampak penurunan tarif masuk dan PPN BM. Untuk memperkirakan fungsi permintaan dan penawaran yang digunakan model ekonometrika. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tafiff bea masuk dan PPN BM mendekati nol persen untuk semua kategori mobil akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat semakin besar. Tetapi disisi lain penerimaan pemerintah yang hilang juga semakin besar dan hilangnya surplus produsen juga semakin besar. Implikasi kebijakan pemerintah diambil berdasarkan perubahan harga relatif, perubahan permintaan relatif dan perubahan kesejahteraan masyarakat relatif terhadap kondisi saat ini dengan menimbang untung dan ruginya serta demi kepentingan pengembangan industri otomotif dalam negeri.
Kata Kunci : Tarrif Bea Masuk, PPN BM, Industri Otomotif, Mobil Murah.
Studi Estimasi Dampak Kompetisi Jasa SMS Terhadap Perubahan Kesejahteraan Konsumen
SMS atau dikenal dengan Short Message Service merupakan layanan utama bagi pelaku industri seluler, khususnya operator yang menggunakan teknologi FWA. Seiring meningkatnya kompetisi antar pelaku industri telekomunikasi, ditahun 2004 – 2007, adanya pemberlakuan pembedaan tarif yaitu on-net (sesama operator) dan tarif off-net (antar operator). Penentuan tarif ini telah menjadi perhatian KPPU, karena dapat mengurangi kesejahteraan konsumen secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan KPPU terhadap layanan kompetisi pesan singkat (sms) dan menghitung dampak pengingkatan kompetisi layanan pesan singkat (sms) terhadap perubahan kesejahteraan konsumen. Selain itu melalui penelitian ini berupaya menentukan sejumlah nominal tertentu terkait perubahan kesejahteraan konsumen akibat pengurangan tarif layanan pesan singkat (sms) cenderung meningkatkan utilitas konsumen. Studi ini menggunakan metode Compensating Variation (CV) dan Equivalent Variation (EV) untuk menjelaskan perubahan utilitas konsumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya persaingan bermanfaat bagi konsumen. Putusan KPPU yang membatalkan adanya kesepakatan beberapa operator mendorong peningkatan kompetisi tarif sms antar sesama operator. Melalui metode CV diperoleh total kesejateraan pada kurun waktu 2007 – 2009 sebesar 0.0009% dari PDB riil Indonesia tahun 2009. Survei menunjukkan perubahan perilaku penggunaan layanan sms dan bicara yang dilakukan responden, sebagai akibat adanya tarif yang lebih murah. Keputusan KPPU akan mendorong munculnya pemain baru. Semakin maraknya persaingan dalam industri ini, menjadi aspek penting bahwa KPPU harus memperhatikan perkembangan teknologi telekomunikasi didunia yang semakin cepat. Pengetahuan dan pemahaman terkait karakteristik industri telekomunikasi sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan persaingan yang kompetitif.
Kata Kunci : Layanan Pesan Singkat (SMS), KPPU, Variasi Kompensasi, Variasi Setara, Industri Telekomunikasi.
Kajian Tingkat Keyakinan Stakeholder Terhadap Kredibilitas Kebijakan Bank Indonesia (BI) di Bidang Perbankan Periode Januari – April 2011
Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang mengedepankan kebijakan pengelolaan perbankan dengan prinsip kehati-hatian dan konsisten. BI sebagai otoritas perbankan diharapkan dapat menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa kebijakan perbankan yang dirumuskan sudah akuntabel, independen, dan efektif dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh penilaian awal atas kinerja pelaksanaan tugas BI selama kuartal I tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari Focus Group Discussion dan analisa statistika deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata – rata tingkat keyakinan pemangku kepentingan terhadap kredibilitas kebijakan BI dibidang perbankan adalah sebesar 4,41 atau cukup yakin dan yakin. Implementasi kebijakan Bank Indonesia harus dapat mengemukakan pendirian yang kuat dan tidak terpengaruh oleh tekanan pasar dengan meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dan menjaga kesehatan perbankan.
Kata Kuunci : Bank Indonesia, Stakeholder, Focus Group Discussion, Statistika Deskriptif, Perbankan.
Laporan Akhir Tahap II
ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PENCABUTAN CAPING KENAIKAN Tarif DASAR LISTRIK INDUSTRI
Kebijakan Pencabutan capping Kenaikan tarif dasar listrik bagi industri akan menaikkan beban biaya listrik industri sehingga perlu dilakukan analisis evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penabutan capping TDL industri terhadap daya kelangsungan hidup perusahaan, daya saing industri, inflasi, dan iklim persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat efektivitas kesepakatan saling menguntungkan antara PLN dengan pelanggan industri yang terkena dampak pencabutan capping TDL. Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, analisis kuantitatif, dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan biaya total bagi perusahaan yang menikmati capping TDL hanya akan meningkat antara 1% hingga 2% jika capping TDL dicabut, daya kelangsungan hidup perusahaan di industri tekstil cukup bervariasi sedangkan daya kelangsungan hidup industri keramik secara umum cukup kuat, hubungan antara Tarif Dasar Listrik dengan daya saing industri bersifat lemah, kebijakan capping TDL telah menimbulkan diskriminasi harga dan berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat, dampak penghapusan capping TDL terhadap inflasi sangat terbatas dan kecil, dan terdapat indikasi pemakai listrik per pelanggan industri yang lebih efisien pasca penghapusan capping TDL. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sulit untuk menyimpulkan efektivitas skema pembayaran cicilan jika dikaitkan dengan kondisi arus kas perusahaan dan perusahaan yang mengikuti skema cicilan berjumlah sangat sedikit. Berdasarkan hasil penelitian ini maka kebijakan penghapusan capping TDL dapat terus diterapkan, sekitar 18% hingga 20% perusahaan di industri tekstil perlu diberikan bantuan untuk restrukturisasi mesin produksi, dan skema cicilan diberikan jangka waktu cicilan yang lebih panjang tapi diikuti dengan proses seleksi yang disertai laporan arus kas perusahaan yang telah diaudit.
Kata Kunci: Tarif Dasar Listrik, Pembatasan TDL, industri
Buku Draf Kedua
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA 2011-2016
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD Provinsi Papua ini bertujuan untuk menyediakan acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, menyediakan tolak ukur untuk evaluasi kinerja tahunan tiap SKPD, memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus pemahaman mengenai arah dan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Papua, memelihara kesinambungan proses dan hasil pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun, dan meningkatkan peran dan tanggung jawab SKPD dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Rancangan awal RPJMD Provinsi Papua ini dibuat dengan menguraikan gambaran umum kondisi daerah, memaparkan dan menganalisis isu-isu strategi yang berkembang di daerah dan perumusan kebijakan umum pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaannya. Selanjutnya, direkomendasikan lima indikasi arah kebijakan di Provinsi Papua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang didorong oleh masyarakat, meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan manajemen infrastruktur dan lingkungan hidup, menata pemerintahan daerah, dan meningkatkan keamanan, ketertiban, penegakan hukum dan ham.
Kata Kunci: RPJMD, Provinsi Papua, Pembangunan
Laporan Studi Akhir
Survei Pengumpulan Data Pembangunan Daerah dan Desentralisasi di Indonesia
Penerapan desentralisasi di Indonesia selama satu dekade sejak tahun 2001 masih mencari posisi keseimbangan. Survei ini mencoba mengkaji pelaksanaan desentralisasi dan bagaimana peraturan yang ada mempengaruhinya, program terkait pembangunan daerah, dan peraturan terkait percepatan pembangunan infrastruktur. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran kualitatif, ukuran kuantitatif, wilayah studi dan pendekatan praktik pengembangan masyarakat yang baik. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian fungsi pemerintahan telah dialihkan kepada pemerintah daerah sebagai akibat dari kebijakan desentralisasi, perencanaan daerah tidak selalu sejalan dengan perencanaan nasional karena banyaknya pihak yang terlibat dan intervensi yang berlebihan dari anggota DPRD dan DPRD. Hasil perencanaan pembangunan daerah agak jauh dari harapan awal dimana wilayah bagian barat akan tumbuh lebih tinggi dan dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya yang jauh lebih baik dibandingkan wilayah timur Indonesia.
Kata Kunci: Desentralisasi, Indonesia
2012
Pengawasan Kemampuan dan Kemauan Bayar Pelanggan/Calon Pelanggan untuk LNG Medan
LNG adalah gas bumi yang dicairkan, sehingga proses pencairan, transportasi dan regasifikasi memerlukan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan gas umi yang dialirkan melalui pipa. PGN saat ini sedang memulai pembangunan Terminal Penerima LNG di Kota Medan. Untuk menentukan kapasitas desain LNG FSRT dan kontrak jual beli dengan pemasok LNG, diperlukan informasi mengenai potensi permintaan dan kemampuan dan kemauan membayar pelanggan dan calon pelanggan industri untuk LNG di Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbandingan antara LNG dengan sumber energi lainnya untuk sektor industri di Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan survei lapangan pada pelanggan/calon pelanggan untuk LNG Medan yang dikhususkan untuk industri manufaktur.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan bakar yang bisa ditransfer menggunakan gas adalah bahan bakar minyak (solar), batu bara dan LPG serta listrik PLN. Rata – rata kemampuan membayar (ATP) perusahaan untuk membayar sumber energi yang menghasilkan energi 1MMBTU adalah 17.49 US$ per MMBTU sedangkan WTP rata – rata perusahaan terhadap gas bumi PGN mencapai 13.03 US$ per MMBTU. Nilai ATP dan WTP yang lebih tinggi dari harga gas bumi saat ini memberikan ruang bagi PGN untuk diberlakukan harga gas bumi esk LNG minimal sebesar WTP.
Kata Kunci : LNG, PGN, Willingness to Pay, Avarage to Pay.
Analisis Manfaat dan Biaya Sosial Jalur Proyek Kereta Api Batubara di Kalimantan Tengah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menerbitkan daftar proyek yang ditawarkan kepada sektor swasta yang dapat dibiayai dalam skema KPS. Salah satu proyek yang sudah ditenderkan adalah Kereta Api Batubara Puruk Cahu-Bangkuang dengan panjang 185 km yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan jalur kereta ini akan mencakup penyediaan lahan, infrastruktur kereta api, sinyal, telekomunikasi dan sitem kelistrikan, rolling stock, stasiun dll yang menghabiskan biaya mencapai USD 2,3 Milyar. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis manfaat dan biaya sosial dari proyek pembangunan jalur kereta api batubara. Kajian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan data sekunder dan survei lapangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tambahan manfaat bersih pada sektor pertambangan dan sejumlah. Hasil analisis manfaat dan biaya menggunakan skenario tingkat diskonto sosial sebesar 5,8 dan 10 persen menunjukkan nilai manfaat ekonomi bersih saat ini (net present value net economic benefit) bernilai positif dan rasio manfaat baya bernilai lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa proyek kereta api batubara di Kalimantan Tengah layak untuk diimplementasikan secara ekonomi.
Kata Kunci : Kereta Api, Kalimantan Tengah, Batubara, Biaya Sosial.
Pemetaan Sosial di Kabupaten Teluk Bituni, Suatu Kajian Komprehensif di Distrik Sumuri.
Kabupaten Teluk Bituni, awalnya adalah salah satu distrik/kecamatan dari wilayah kabupaten Manokwari.Tingkat kemiskinan di wilayah ini termasuk tinggi yaitu mencapai 47,62%. Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten ini sudah dilakukan oleh pemerintah dan swasta namun tidak mengalami penurunan secara signifikan. Genting Oil Kasuri Pte.Ltd merupakan salah satu perusahaan yang melakukan eksplorasi di Kabupaten Bituni. Penting bagi perusahaan untuk melakukan investasi bukan hanya investasi ekonomi tetapi juga investasi sosial. Tujuan Penelitian ini adalah memetakan karakteristik masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, serta memetakan kegiatan ekonomi masyarakat serta peran perempuan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan metode PRA (Partisipatory Rapid Appraisal) dengan membuat peta desa, melakukan wawancara, focus group Discussion (FGD), dan observasi terlibat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penting bagi perusahaan untuk melakukan penyusunan dan pemetaan batas secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur baik masyarakat, pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya. Hasil peta tersebut dapat digunakan untuk membuat program yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara lebih efektif.
Kata Kunci : Teluk Bituni, Partisipatory Rapid Appraisal, Pemetaan Sosial.
Analisis Baseline Survey di Wilayah HTI PT RAPP
Laporan ini menjelaskan analisis proses dan hasil deskriptif dari pengamatan awal (Baseline Survey) tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjelang dimulainya program tanaman kehidupan dan pengembangan HTI PT RAPP di Semenanjung Kampar, serta masyarakat di sekitar Pabrik PT RAPP (Ring 1 Mill). Terdapat dua hipotesis penting pada bagian latar belakang penelitian ini yaitu : Pertama kali hadirnya RAPP dalam unit kegiatan HTI akan memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sekitar, terutama aspek sosial dan ekonomi. Kedua, hilangnya Milp Pulp and Paper RAPP berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan rumah tangga di sekitarnya. Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua tersebut diperlukan data sampel masa kini (tahun 2010) dan masa mendatang untuk melihat tingkat perubahan dalam kurun waktu tertentu. Hasil penelitian ini didasari pada kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan angka perkiraan IPM, terdapat dua desa yang termasuk status menengah atas, enam desa berstatus menengah bawah, dan dua desa berstatus rendah. Rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah HTI PT RAPP, setiap desa memerlukan peningkatan kualitas semua infrastruktur dan sarana kehidupan.
Kata Kunci : Baseline Survey, HTI, PT RAPP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kajian Kerangka Hukum Keuangan Negara Terkait Perluasan Peran dan Aktivitas Negara dalam Transaksi Ekonomi.
Perkembangan ekonomi global yang dinamis telah mendorong pemerintah untuk melakukan perluasan transaksi ekonomi dalam segala bentuk guna mendorong perluasan kepentingan pemerintah dalam perekonomian untuk kemakmuran rakyat diberbagai sektor khususnya infrastruktur, jaminan atas pembiayaan kredit, serta penguasaan sumber daya alam. Dengan demikian, negara mempunyai kemampuan mengendalikan skala produk sumber daya keuangan dan sumber daya alam yang memanfaatkan dan bahkan menguasai pasar dengan proteksinya tetap melindungi kepentingan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah dalam menjaga kepentingan umum lebih menginginkan adanya stabilitas ekonomi. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana matriks hukum memperluas peranan pemerintah dalam transaksi ekonomi, khususnya pembiayaan infrastruktur, penjaminan pembiayaan kredit, dan pola kegiatan investasi pemerintah. Metode pengkajian yang digunakan mengunakan pendekatan yang bertitik tolak pada ilmu hukum yang bersinggungan dengan ilmu ekonomi. Penelitian disampaikan dalam bentuk preskriptif-all inclusive- analitis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa matriks hukum atas peran dan aktivitas perekonomian oleh pemerintah dalam transaksi ekonomi belum berjalan optimal disebabkan beberapa instrumen belum konsisten. Rekomendasi kebijakan yang diperoleh bahwa perluasan peran dan aktivitas pemerintah dalam transaksi ekonomi perlu dilahirkan dari peraturan kebijakan (discretionary policy), dengan mengandalkan segi legitimasi.
Kata Kunci : Matriks Hukum, Transaksi Ekonomi, Preskriptif-all inclusive-analitis, Kebijakan Diskresi.
Laporan Akhir
ANALISIS IMPOR KOMODITAS WAJIB VPTI: TELEPON SELULER, MAINAN ANAK-ANAK DAN PAKAIAN JADI
Kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis (VPTI) yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai instrumen yang membantu meminimalkan keadaan impor, mengendalikan arus perdagangan sekaligus mendukung perkembangan kegiatan produksi nasional. Melihat peran kegiatan VPTI tersebut, maka diperlukan analisis komprehensif atas impor data yang diperoleh dari kegiatan VPTI. Komoditas yang menjadi fokus studi adalah jenis produk Telepon Selular (HS 8517120000), Mainan Anak (berbagai produk dalam kelompok komoditas HS 9503) dan Pakaian Jadi (berbagai produk dalam kelompok komoditas HS 61, 62 dan 63). Dari hasil studi dapat ditarik tiga kesimpulan penting. Pertama, posisikan Indonesia sebagai pasar yang penting untuk ketiga produk tersebut, dengan negara asal utama Cina. Selain itu, terdapat perbedaan pencatatan impor oleh BPS dan VPTI. Kedua, terdapat kesamaan determinan impor dan pengaruh hambatan (tarif) terhadap impor. Ketiga, VPTI dapat melakukan identifikasi perbaikan penerimaan negara dari perbedaan pelaporan tarif produk impor.
Kata Kunci: VPTI, impor, tarif, komoditas
Laporan Akhir
Analisis Ketersediaan, Penggunaan dan Harga Cangkang Kelapa Sawit di Pulau Sumatera
Data-data awal menunjukkan bahwa banyak industri yang mulai melirik cangkang sawit sebagai salah satu alternatif energi, terutama ketika harga solar dan bau bawa serta gas bumi naik. Kecenderungan tersebut menyebabkan cangkang kelapa sawit, yang dulunya dianggap sebagai sampah, saat ini dianggap sebagai produk sampingan industri pengolahan kelapa sawit. Sayangnya hingga saat ini belum ada pemetaan penawaran dan penggunaan cangkang kelapa sawit di Indonesia (khususnya di Pulau Sumatera). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan, penggunaan dan harga cangkang kelapa sawit, serta ketersediaan tandan buah kosong dan fiber kelapa sawit di Pulau Sumatera. Untuk estimasi dan proyeksi produksi kelapa sawit dikembangkan model regresi. Selanjutnya untuk estimasi harga cangkang kelapa sawit dilakukan analisis transmisi dan integrasi pasar dengan metode korelasi sederhana, Model VAR (Vektor Autoregresif), uji kausalitas serta regresi kointegrasi yang diestimasi dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan lima hal. Pertama, ketersediaan cangkang kelapa sawit di Sumatera pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 3.9 juta ton hingga 6 juta ton. Kedua, ketersediaan tandan buah kosong di Sumatera pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 18.7 juta ton hingga 20 juta ton. Ketiga, ketersediaan serabut kelapa sawit di Sumatera pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 10.1 juta ton hingga 11.6 juta ton. Keempat, cangkang, tandan buah kosong dan serabut jelapa sawit sebagian besar digunakan untuk keperluan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) sendiri. Sementara itu, untuk cangkang kelapa sawit juga digunakan untuk pengerasan jalan dan sisanya dijual. Kelima, harga cangkang kelapa sawit terkointegrasi dengan harga ekspor CPO (dalam hal ini harga CPO di Malaysia) dan ICP.
Kata Kunci: cangkang kelapa sawit, CPO, Sumatera
Laporan Akhir
SURVEY KEMAMPUAN DAN KEMAUAN BAYAR PELANGGAN/CALON PELANGGAN UNTUK GAS EX LNG JAWA BAGIAN BARAT
Data Neraca Gas Indonesia 2007-2015 menunjukkan bahwa WILAYAH III yang meliputi wilayah Sumatera Bagian Tengah, Selatan dan Jawa Bagian Barat akan mengalami kekurangan pasokan sebesar 1404 MMSCFD pada tahun 2015. Oleh karena itu, Pemerintah telah menugaskan PGN untuk membangun Terminal Penerima LNG di Jawa Barat/Banten (Teluk Jakarta). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui daya saing gas bekas LNG terhadap bahan bakar lain untuk industri di Jawa Bagian Barat; (2) Mengetahui rencana pola penggunaan gas bekas LNG oleh industri di Jawa Bagian Barat; (3) Mengetahui posisi permintaan jangka pendek menengah dan panjang terhadap gas bekas LNG di Jawa Bagian Barat; (4) Mengetahui kemampuan dan kemauan membayar industri di Jawa Bagian Barat terhadap gas bekas LNG; (5) Mendapatkan rekomendasi jarak membuat gas bekas LNG yang dapat diterima oleh industri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dengan survei lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan Terminal Penerima LNG di Teluk Jakarta sangat tepat karena wilayah Jawa Bagian Barat memiliki potensi ekonomi dan pusat industri manufaktur di Indonesia, hampir 60% perusahaan yang belum menjadi pelanggan PGN dan saat ini masih menggunakan bahan bakar minyak (solar) akan bersedia mengganti solar dengan gas bumi jika gas bumi tersedia, secara rata-rata WTP perusahaan terhadap energi gas bumi sebesar 1 MMBTU adalah 17,13 hingga 21,57 dan jika harga gas bumi bekas LNG ditentukan berturut-turut sebesar 18, 20 dan 22 USD per MMBTU, maka rata-rata tambahan volume kontrak gas oleh pelanggan PGN berturut-turut akan sebesar 25,76%, 13,97% dan 5,82% dibandingkan volume kontrak saat ini.
Kata kunci: bekas LNG, Jawa Bagian Barat, PGN, Terminal Penerima LNG, Teluk Jakarta
Laporan Akhir
Kajian Dampak Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Dampak Sosial maupun Perekonomian
Rapat kerja Komisi VII DPR bersama Kementerian ESDM tertanggal 29 September 2011 menyepakati bahwa sebelum kebijakan kenaikan TDL pada bulan April 2012 diterapkan, perlu dilakukan kajian dampak kenaikan TDL terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta dampak sosial bagi masyarakat dan perekonomian makro secara secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyesuaian tarif tenaga listrik terhadap perkembangan UMKM, perekonomian secara nasional dan kemungkinan terjadinya gejolak sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis struktur biaya listrik UMKM serta analisis daya survival UMKM, analisis model VAR untuk simulasi dampak kenaikan TDL terhadap inflasi, analisis indeks perdagangan ritel, indeks kecenderungan konsumen, indeks kecenderungan bisnis, indeks produksi manufaktur dan analisis Model Input Output serta analisis pengalaman kenaikan TDL pada tahun 2003 dan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika TDL naik 10% maka pengaruh kenaikan TDL terhadap pengembangan UMKM sangat kecil, dampak langsung kenaikan TDL sebesar 10% terhadap inflasi bisa mencapai 0,3, 0,4% hingga 0,9% sedangkan terhadap pertumbuhan ekonomi akan menurun sekitar XNUMX% dan kenaikan TDL secara ekonomi tidak berdampak signifikan dan secara sosial akan dapat diterima.
Kata Kunci: TDL, UMKM, inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekonomi, sosial
