Abstrak
Dengan menggunakan data survei mengenai nelayan dan desa-desa nelayan di Aceh, Indonesia pada tahun 2005 dan 2007, makalah ini mengkaji dampak tsunami pada bulan Desember 2004 yang mengakibatkan upaya bantuan besar-besaran terhadap penyediaan barang publik lokal, khususnya pada input tenaga kerja publik, dan juga pilihan modal publik. . Yang juga dianalisis adalah peran dan perubahan dalam institusi sosial dan politik lokal serta partisipasi dalam kegiatan politik dan sosial. Kajian seperti ini tidak hanya memberikan pemahaman kita mengenai dampak bantuan terhadap desa, namun juga pemahaman kita tentang bagaimana desa mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan publik. Dalam hal masukan tenaga kerja publik, tingkat kesukarelaan lebih rendah di desa-desa yang memiliki lebih banyak proyek bantuan, namun hal ini akan terimbangi jika donor dominan memitigasi masalah keagenan dengan melakukan implementasinya sendiri. Tingkat kesukarelaan lebih rendah di desa-desa dengan kegiatan yang lebih 'demokratis' seperti pemilu, meskipun dampaknya tidak terlalu besar di desa-desa dengan tingkat modal sosial yang lebih tinggi sebelum tsunami. Bukti menunjukkan bahwa tingkat kesukarelaan lebih rendah bukan karena perubahan tipe pemimpin pada pemilu desa, melainkan karena meningkatnya perpecahan internal terkait pemilu. Sejalan dengan itu, dalam hal modal publik, desa-desa dengan aktivitas yang lebih demokratis dan proyek-proyek bantuan yang lebih banyak cenderung menekankan pengumpulan bantuan swasta (misalnya, rumah) dibandingkan bantuan publik (misalnya, gedung-gedung publik).
Untuk artikel selengkapnya, klik tautan berikut: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/23877/
