Abstrak
Dalam beberapa tahun terakhir, produktivitas akademis yang ditentukan oleh jumlah makalah yang diterbitkan telah menjadi perhatian para pembuat kebijakan penelitian di Indonesia. Sejumlah kebijakan telah diterapkan, yang paling menonjol adalah pemberian skor pada jumlah publikasi dan sitasi melalui SINTA. Namun inisiatif-inisiatif ini seringkali mengabaikan sektor penelitian dan pendidikan tinggi Indonesia yang kompleks dan sangat terbirokratisasi. Baru-baru ini, skor SINTA juga memberikan insentif yang tidak semestinya kepada beberapa peneliti untuk meningkatkan skor Scopus mereka secara ilegal. Makalah ini merupakan upaya awal dalam menilai alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah rendahnya jumlah publikasi akademis, dan menanyakan apakah ada kebijakan yang layak atau bahkan lebih baik daripada sistem poin yang ada saat ini. Dengan memasukkan demografi akademis Indonesia ke dalam analisis kami, kami menemukan bahwa memberikan imbalan uang untuk setiap makalah yang diterbitkan adalah pilihan kebijakan terbaik bagi akademisi dengan peringkat lebih rendah untuk “mendorong” mereka melakukan penelitian. Di sisi lain, imbalan poin paling efektif bagi akademisi peringkat atas karena mereka hanya perlu “didorong” ke dalam aktivitas penelitian. Kami juga menawarkan beberapa rekomendasi mengenai alternatif kebijakan lain (mereformasi sistem hibah penelitian, memberikan beasiswa internasional, dan kolaborasi penelitian) dan pentingnya sistem deteksi dan pemantauan untuk mencegah alternatif tersebut menjadi insentif yang merugikan.
