Penulis : Jahen F. Rezki, Roes Regi Lutfi, Yoshua Caesar Justinus.
Ringkasan Eksekutif
Kebijakan pemerintah memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan pemodelan kebijakan, terutama mengingat kondisi dunia nyata yang penuh ketidakpastian. Kurangnya pendekatan yang komprehensif dapat mengakibatkan kegagalan pemerintah atau ketidakseimbangan di sektor ekonomi. Di Indonesia, kebijakan negara disusun menjadi dokumen perencanaan pemerintah. Pemerintah juga bercita-cita untuk mencapai status negara berpenghasilan lebih tinggi dan, pada saat yang sama, memperlancar transisi energi dengan target iklim Indonesia yang sebanding dengan negara-negara G20 lainnya. Namun, metode untuk mencapai tujuan tersebut sering kali menggunakan pendekatan top-down dan memiliki keterkaitan yang terbatas antar sektor atau kementerian.
Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan kesenjangan antara tindakan yang layak dan target saat ini, sehingga menyoroti perlunya kejelasan dalam pemodelan dan komunikasi. Pemodelan kebijakan di Indonesia bersifat cluster dan tersebar. Meskipun terdapat konsistensi dalam “keluarga” model, terdapat kesenjangan antara “keluarga” yang berbeda, yang menciptakan tantangan dalam menarik wawasan komparatif. Oleh karena itu, terdapat peningkatan kebutuhan akan transparansi dan komunikasi. Model kebijakan harus lebih transparan mengenai asumsi dan metodologi yang mendasarinya. Kejelasan ini akan memungkinkan replikasi dan pengawasan pihak ketiga, meningkatkan kredibilitas dan mendorong akuntabilitas.
Banyak alternatif pemodelan kebijakan yang dapat digunakan, misalnya platform yang dikembangkan oleh Sentient Hubs (Sentient Hubs dapat diakses melalui situsnya di https://www.sentient-hubs.com). Berfungsi sebagai platform pemodelan kebijakan dan dampak yang terintegrasi, Sentient Hubs dapat menjembatani kesenjangan pemodelan saat ini. Kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai model yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, serta menyediakan dashboard yang dapat disesuaikan dan menyajikan berbagai skenario 'bagaimana jika', dapat memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan perspektif yang holistik.
Untuk mencapai kerangka pemodelan kebijakan yang komprehensif di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan. Penggunaan platform alternatif baru yang unik dapat memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan yang ada, memastikan bahwa kebijakan bersifat transparan dan dapat ditindaklanjuti.
