Abstrak:
Indonesia mempunyai tradisi korupsi di kalangan pejabat daerah yang melecehkan dan mengumpulkan suap dari perusahaan. Korupsi tumbuh subur pada masa Suharto, era pra-demokrasi. Tulisan ini menanyakan apakah demokratisasi lokal yang terjadi setelah Suharto mengurangi korupsi dan apakah politik lokal tertentu, selain dampak budaya lokal, juga mempengaruhi korupsi. Kami memiliki kumpulan data yang pasti pada tahun 2001 yang menunjukkan tolok ukur aktivitas suap dan pelecehan pada saat Indonesia mendesentralisasikan tanggung jawab utama kepada pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Kami memiliki kumpulan data kedua untuk tahun 2004 mengenai korupsi pada akhir siklus pemilu demokratis pertama. Kami menemukan bahwa, secara keseluruhan, korupsi menurun pada periode-periode tersebut. Namun politik spesifik itu penting. Partai Islam di Indonesia dianggap anti korupsi. Data kami menunjukkan pola pemungutan suara mencerminkan keyakinan ini dan persepsi pemilih mempunyai tingkat keakuratan tertentu. Pada pemilu demokratis pertama, daerah yang memberikan suara di badan legislatif yang didominasi oleh partai sekuler, termasuk partai Megawati, mengalami peningkatan korupsi yang relatif signifikan, sedangkan hal sebaliknya terjadi pada mereka yang memberikan suara di partai Islam. Namun pada pemilu kedua tahun 2004, di daerah-daerah di mana korupsi meningkat di bawah pemerintahan partai sekuler, para pemilih “melengserkan mereka dari jabatannya” dan memilih di partai-partai Islam.
Untuk artikel selengkapnya, klik tautan berikut: http://www.nber.org/papers/w12110.pdf
