Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Indonesia

Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonom

Senin September 9th, 2013

ABSTRAK

Sejak tumbangnya era Orde Baru, masalah pembagian tugas dan pembagian sumberdaya ekonomi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak ke arah otonomi daerah. Di mana sebelumnya bandul yang menuju otonomi daerah bergerak sentralistik, dengan kata lain otonomi bagi daerah diberikan oleh pemerintah pusat secara amat terbatas.

Pergeseran-pergeseran ini terkait dengan adanya posisi politis pemerintah pusat dan daerah yang menjadi tren pada negara-negara berkembang, terutama sejak periode 1980-an hingga sekarang.

Umumnya pertikaian-pertikaian yang akhirnya menjadi tarik-menarik antara pusat dan daerah adalah berasal dari tiga hal pokok: (1) Wewenang dan tugas daerah (expenditure assignment); (2) Wewenang daerah untuk memungut pajak (tax assignment) dan (3) Sistem transfer antar pemerintah (intergovernmental fiscal transfer).Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian, sehubungan dengan pengaturan mengenai pemerintah daerah dan hubungannya dengan keuangan, antara lain: (a) pemahaman tentang beberapa jenis sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan yang berasal dari pusat;(b) aspirasi yang terbentuk dari reaksi pemerintah pusat dan daerah dalam pembentukan undang-undang yang sesuai bagi otonomi daerah seperti UU No. 22 dan 25 tahun 1999; (c) pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah melalui UU No. 34 tahun 2000; (d) munculnya beberap pungutan baru di era otonomi; (e) beberapa alternatif sumber penerimaan daerah.

Dengan mempertimbangan hal-hal yang telah dikemukakan seperti tersebut di atas, maka diharapkan dapat memperbaiki struktur keuangan daerah sejalan dengan perwujudan otonomi daerah yang sesuai.

Jakarta, 25 Agustus 2003

Robert A. Simanjuntak

Download Document

Recent Post

Mengatasi Penurunan Tanah dan Krisis Air di Jakarta – Environmental Policy Update Volume 1 No. 3.

Kamis Mei 16th, 2024

Ilusi Pertumbuhan yang Stabil: Indonesia Economic Outlook Q2-2024

Selasa Mei 7th, 2024

Seri Analisa Makroekonomi: Inflasi Bulanan, Mei 2024

Selasa Mei 7th, 2024

Tantangan Produktivitas Pekerja Indonesia (Labour Market Brief, April 2024)

Selasa April 30th, 2024

Related Post

penurunan tanah

Kamis Mei 16th, 2024

Mengatasi Penurunan Tanah dan Krisis Air di Jakarta – Environmental Policy Update Volume 1 No. 3.

Selasa Mei 7th, 2024

Ilusi Pertumbuhan yang Stabil: Indonesia Economic Outlook Q2-2024

Selasa Mei 7th, 2024

Seri Analisa Makroekonomi: Inflasi Bulanan, Mei 2024