Kiki Verico*
Tahun depan, Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan ciri utama naiknya investasi jangka panjang, jaringan produksi, dan harmonisasi sektor jasa
JAKARTA, KOMPAS.com – Sebelum Rancangan Undang-undang Pertanahan disahkan, DPR perlu mencari masukan dari berbagai pihak karena masih ditemukan kelemahan, terutama terkait pembatasan lahan perumahan
Housing-Estate.com, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertanahan yang segera akan disahkan menjadi undang-undang masih memerlukan kajian mendalam. Ketentuan tentang pembatasan lahan tidak bisa
Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menilai keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembatasan lahan akan menghambat pemenuhan
Jakarta, (Antara) – Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) mengatakan kebijakan Undang-Undang tentang Pertanahan perlu mengakomodasi kondisi daerah yang heterogen.
Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menilai, DPR terlalu cepat menetapkan Racangan Undang-Undang (RUU) pembatasan pengusahaan lahan
Merdeka.com – Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencabut dan menghilangkan pembatasan pengusahaan lahan 200 hektare
