Abstrak

Bagi Indonesia, jatuhnya Suharto pada tahun 1998 membawa perubahan dramatis dalam lanskap politik. Hal ini menandakan dimulainya transformasi dari rezim otoriter menuju masyarakat yang lebih demokratis dimana distribusi kekuasaan lebih dilimpahkan. Dalam hal ini Indonesia menganut apa yang disebut pendekatan big-bang dalam masa transisi. Agenda reformasi sosial ekonomi yang pertama adalah desentralisasi yang mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Reformasi berikutnya yang dilakukan negara ini adalah demokratisasi di tingkat pemerintah daerah. Dalam makalah ini kami mengkaji bagaimana desentralisasi dan demokratisasi mempengaruhi tata kelola pemerintahan di tingkat pemerintah daerah. Minat khusus kami adalah mengkaji dampak desentralisasi dan demokratisasi daerah terhadap kualitas jalan. Kami menemukan bahwa walaupun terdapat godaan yang besar untuk memproduksi jalan dengan kualitas yang lebih rendah, kombinasi antara demokratisasi, media yang bebas, lembaga antikorupsi ad-hoc, dan birokrat yang berpendidikan tinggi dapat menjaga kualitas jalan tetap baik dan korupsi dapat dikendalikan.