Sejak tumbangnya era Orde Baru, masalah pembagian tugas dan pembagian sumberdaya ekonomi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak ke arah otonomi daerah. Di mana sebelumnya bandul yang menuju otonomi daerah bergerak sentralistik, dengan kata lain otonomi bagi daerah diberikan oleh pemerintah pusat secara amat terbatas.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Indonesia
Kecenderungan yang terjadi di banyak negara berkembang dalam dua dekade terakhir ini adalah proses penguatan pemerintah daerah atau desentralisasi, yang di Indonesia lebih dikenal lewat upaya untuk mewujudkan otonomi daerah. Salah satu kegiatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah desentralisasi di bidang keuangan atau desentralisai fiskal.
Tulisan ini memfokusan kepada salah satu aspek dari desentralisasi fiskal, meskipun dalam pembahasannya tidak tertutup akan bersinggungan dengan aspek-aspek lainnya, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Sejak kejatuhan era Orde Baru, masalah pembagian tugas dan pembagian sumber daya ekonomi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak ke arah otonomi daerah. Di mana sebelumnya bandul yang menuju otonomi daerah bergerak sentralistik, dengan kata lain otonomi bagi daerah diberikan oleh pemerintah pusat secara amat terbatas.
Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk membiayai pelayanan dasar kepada masyarakat daerah, karena DAU merupakan transfer pusat ke daerah otonom yang penggunaannya ditetapkan sendiri oleh daerah. Adanya DAU ini adalah untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah, sehingga daerah yang kurang mampu dari segi pembiayaan urusannya akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.
Dari tiga negara di Asia yang terkena krisis ekonomi, Indonesia-lah yang tergolong paling lambat mengalami pemulihan ekonominya, meskipun bila dilihat dari trend-nya Indonesia berada dalam track yang sama. Ada beberapa penjelasan yang membuat perekonomian Indonesia bergerak sangat lambat. Pertama, kehancuran perekonomian yang diperparah dengan hancurnya sektor perbankan. Kedua, kelumpuhan kebijakan moneter dalam menggerakkan kembali permintaan […]
PENDAHULUAN Pengalaman selama lebih dari lima puluh tahun kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa angan-angan Bung Hatta untuk menjadikan koperasi ini motor pertumbuhan ekonomi masih jauh dari kenyataan. Bahkan koperasi lebih sering menjadi obyek skandal daripada fungsinya membantu anggotanya. Beberapa pengamat menganggap bahwa penyebab dari kegagalan koperasi tersebut adalah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan prinsip koperasi seperti […]